Selamat Datang di website Kesbangpol dan Linmas Kab. Tegal

Berita Terbaru

Hubungan Kepala Daerah dan Wakilnya Sama Seperti Suami dengan Istri

Dipublish tanggal 19 Februari 2018, Dikirim oleh Admin

Maraknya perseteruan kepala daerah dan wakilnya yang terjadi di beberapa daerah, menjadi perhatian serius Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menurut Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Sumarsono, hubungan kepala daerah dengan wakilnya tidak jauh beda dengan hubungan antara suami dengan istri. Jika tidak cocok, tentu rumah tangga akan penuh dengan percekcokan.

"Ini kan sama dengan suami-istri. Gimana harus bisa rukun, enggak cekcok, " kata Sumarsono pada para wartawan di Jakarta, Senin (5/2).

Karena itu kata dia, kepala daerah itu harus solid. Mesti bersinergi. Sehingga chemistry-nya benar-benar terbangun. Visinya pun harus sama. Partai pendukung pun harus menyadari, bahwa perkawinan kedua visi misi politik dengan kepentingan yang sama itu mesti  dibangun.

"Kalau dari awal perjodohan dadakan, ya sulit. Sama dengan suami - istri baru ketemu ya setengah mati. Chemistry faktor kunci hubungan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota," katanya.

Kalau kemudian lanjut Sumarsono, dari awal sudah cocok dalam berbagai hal, biasanya akan lancar saja sampai akhir masa jabatan. Tapi, jika baru ketemu, dan dari awal sudah ada perbedaan tajam, biasanya sulit untuk membangun chemistry.

"Apalagi karakter orangnya beda. Dipaksakan ya bahaya. Hanya tahun pertama saja bulan madunya," ujarnya.

Saat ditanya, apakah akan ada evaluasi ulang terhadap posisi wakil kepala daerah? Sumarsono menjawab, kajian itu sudah dilakukan oleh Litbang Kemendagri. Tidak hanya soal posisi kepala daerah yang dikaji tapi juga isu lainnya dalam Pilkada. Selain itu, dulu saat UU Pilkada masih berupa draf, Kemendagri menawarkan konsep, Pilkada tidak memilih paket pasangan. Tapi, yang dipilih dalam Pilkada, hanya kepala daerah saja. Sementara wakilnya akan dipilih oleh kepala daerah terpilih dari kalangan birokrat.

"Ini kan ditolak oleh DPR. Akhirnya sistemnya menjadi paket begini," katanya.

Sumarsono sendiri berpendapat, konsep mengenai wakil kepala daerah  memang perlu dikaji kembali. Bukan hanya tugasnya, tapi juga fungsi dan  peranannya. Mekanisme penunjukkan wakil kepala daerah pun seharusnya tidak satu paket.

"Wakil kepala daerah itu membantu kepala daerah. Tergantung kepala daerah  kalau kepala daerah tidak beri delegasi wakil tak ada fungsinya," kata Sumarsono.

Sumarsono menambahkan, dalam Pilkada satu paket, wakil kepala daerah merasa sama-sama berjuang. Karena itu ketika terpilih merasa posisinya sama. Wakil pun kemudian ingin punya kewenangan yang sama dan jelas. Terkait evaluasi ulang posisi wakil kepala daerah, menurut Sumarsono, bukan karena maraknya kasus perseteruan akhir-akhir ini.

"Hanya mengingatkan saja dulu pernah ada kajian mengenai tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah. Enggak  ada salahnya kalau dikaji kembali. Kemungkinan bisa terjadi," ujarnya.

Mengenai wacana revisi UU Pilkada, kata Sumarsono, mungkin saja dilakukan. Namun kalau kajian soal wakil kepala daerah nanti ditolak lagi oleh DPR, kemungkinan tidak ada revisi. " Kalau positif, kenapa tidak kita tinjau kembali bersama DPR. Karena pembuat UU, DPR bersama pemerintah. Enggak boleh hanya setengah sisi. Harus dua sisi," ujarnya.

Sumber : kemendagri.go.id

Agenda