Penerbitan SKT Ormas / LSM/ Yayasan

    PENDAFTARAN

    24 November 2017

POKOK – POKOK KETENTUAN PENERBITAN SKT ORMAS/LSM/YAYASAN

Syarat-syarat untuk memperoleh SKT ( Surat Keterangan Terdaftar) Organisasi kemasyarakatan/ Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mengajukan kepada Pemerintah Kabupaten Tegal dengan melampirkan :
  1. Formulir Pendaftaran (diisi secara online melalui website Kantor Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Tegal kemudian diprint out).
  2. Surat Permohonan kepada Bupati Tegal cq Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Tegal untuk didaftar sebagai Ormas/ LSM/ Yayasan di Kabupaten Tegal.
  3. Foto copy akte notaris/akte pendirian (copy dilegalisir notaris).
  4. Foto copy anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dinotariskan (dilegalisir oleh notaris).
  5. Program kerja jangka pendek dan jangka panjang.
  6. Susunan lengkap Pengurus:
    1. Ketua
    2. Sekretaris
    3. Bendahara di lampiri pas foto berwarna masing-masing ukuran 4×6 cm sebanyak 1 (satu) lembar
  7. Riwayat hidup/ biodata Pengurus (ketua, sekretaris dan bendahara)
  8. Foto copy yang dilegalisir e-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) pengurus harian (ketua, sekretaris, bendahara).
  9. Foto berwarna tampak depan kantor sekretariat ormas / lsm lengkap dengan papan nama organisasi yang memuat alamat kantor sekretariat (ukuran kartu pos).
    1. Catatan :
    2. Lambang organisasi tidak diperbolehkan menggunakan Lambang Negara berdasarkan PPNomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara dan PPNomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara pasal 13 dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958 tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia.
    3. Untuk organisasi yang berbentuk Yayasan dapat didaftarkan di depdagri dan jajarannya, tetapi harus mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Hukum dan HAM(berdasarkan surat edaran Kemendagri lewat Dirjen Kesbangpol nomor : 220/370.D III tanggal 09 April 2008).
    4. Papan nama organisasi menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 5 Tahun 1986, dipasang di depan kantor atau ditempel di kantor sekretariat bila tidak memiliki halaman kantor.
  10. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Organisasi sesuai keberadaan Organisasi.
  11. Surat Keterangan Domisili Sekretariat dari Lurah/ Kepala Desa yang diketahui Camat setempat.
  12. Surat Keterangan Status Sekretariat (kontrak/sewa/ pinjam-pakai) apabila kantor organisasi berstatus kontrak/sewa/ pinjam-pakai yang memuat masa berlakunya ditandatangani Ketua dan Sekretaris dengan materai Rp. 6.000,00.
  13. Surat Keterangan yang menerangkan tidak sedang terjadi konflik internal ditandatangani Ketua dan Sekretaris dengan materai Rp. 6000,00
  14. Surat Keterangan yang merangkap tidak berafiliasi dengan atau underbow organisasi partai politik ditandatangani Ketua dan Sekretaris dilampiri materai Rp. 6000,00.
  15. Persyaratan administrasi lainnya apabila dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-udangan.